Pekanbaru – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Pemenuhan Gizi Nasional melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelanggaran Hukum dalam Tata Kelola Program Pemenuhan Gizi Nasional yang digelar di Riau, Rabu (24/9).
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada Koordinator Wilayah, Kepala Regional, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASANG IKLAN
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa kepatuhan hukum adalah fondasi utama tata kelola yang bersih.
“Mematuhi aturan tata kelola bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bukti komitmen kita menjaga kepercayaan publik dan memastikan masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Hida.
Hida juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemenuhan gizi bukan hanya soal laporan atau angka, melainkan hasil nyata yang terlihat pada generasi muda Indonesia.
“Setiap upaya kita pada akhirnya bermuara pada senyum anak-anak Indonesia yang tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Itulah motivasi utama Kepala SPPG dalam menjalankan tugas,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Riau. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, yang hadir mewakili Gubernur Riau, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini.
“Penguatan tata kelola program gizi memiliki nilai strategis karena sejalan dengan program prioritas Presiden untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah Riau mendukung penuh langkah BGN ini,” ucap Yan.
Yan optimistis, keberhasilan program tersebut akan menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Melalui kegiatan ini, BGN menegaskan komitmennya memastikan setiap proses penyelenggaraan program berjalan bersih, berintegritas, dan bebas dari potensi pelanggaran hukum.(Red)
*Biro Hukum dan Humas*
*Badan Gizi Nasional*
